Sejarah Baru Kaur
MoU Kerjasama Pembangunan Kabupaten Kaur dengan Kabupaten Muara Enim, pembangunan jalan baru menembus perbatasan
Virtual Meeting Musrenbang RKPD 2021 Provinsi Bengkulu
Pantai Way Hawang
Wisata Pantai, Taman Wisata Alam Way Hawang yang erat dengan kisah lama si Pahit Lidah....
Rapat Koordinasi Pemantapan Jadwal Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 2020
Rapat Koordinasi dalam rangka persiapan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Kaur tahun anggaran2021
Pantai Laguna Ujung Lancang
Wisata Bahari yang sedang populer saat ini.
Pantai Wisata Air Langkap
Siaga Corona Covid-19
https://www.covid19.go.id/

Berita

Sosialisasi tata kelola Renja RKPD di dalam website SIPD Kemendagri Kabupaten Kaur

Bintuhan, bertempat di Aula Pertemuan kantor Bappeda Litbang Kabupaten Kaur Komplek perkantoran padang kempas Bintuhan telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi implementasi website Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri RI. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh  perwakilan OPD dan Kecamatan se-Kabupaten Kaur, khususnya yang membidangi bidang Perencanaan. Acara dihadiri dan dibuka oleh Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Kaur bapak Sutapa, M.Pd, beserta para narasumber dari Bappeda Provinsi Bengkulu yaitu Kepala Bidang Perencanaan bapak M Nasrullah, beserta Kasubid dan staff. 

Dalam sambutannya Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Kaur menyampaikan pentingnya kegiatan ini dalam rangka penerapan perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel berdasarkan permendagri 90 tahun 2019, sehingga menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas sesuai dengan visi misi daerah dan program pembangunan nasional sehingga pembangunan daerah benar-benar berorientasi manfaat untuk kesejahteraan rakyat.

Pada kegiatan sosialisasi ini, narasumber dari Bappeda Provinsi Bengkulu menyampaikan tutorial sistem perencanaan dan penganggaran yang baru, dengan alamat https://sipd.kemendagri.go.id/. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ini disusun berdasarkan aturan dan ketentuan dalam PP Nomor 12 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi dan Nomenklatur OPD, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Belanja daerah. 

Selain itu Kegiatan ini dimaksudkan juga  untuk  sebagai bahan masukan untuk penyusunan RKPD Tahun 2021 yang sudah harus mempedomani Permendagri dimaksud sehingga dalam proses mapping program/kegiatan Sampai sub kegiatan disandingkan kondisi saat ini sehingga dapat menghasilkan program kegiatan dan sub kegiatan sesuai kebutuhan organisasi perangkat daerah di kabupaten Kaur.

 

Prioritas Pemerintah di RKP 2021 pasca Pandemi Covid-19

 Jakarta, Pemerintah dinilai memerlukan kebijakan yang belum pernah dilakukan sebelumnya untuk mengatasi pandemi Covid-19. Dengan menekan rantai pemutusan virus yang disertai dengan intervensi kebijakan ekonomi secara maksimal, maka ekonomi akan lebih cepat pulih dan kembali normal. Soal ini, kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Indonesia bisa mempelajari langkah Tiongkok yang telah berhasil menekan laju penyebaran corona dengan baik. Dengan demikian, Indonesia mampu melakukan recovery lebih cepat dibandingkan dengan negara lain di dunia.

“Apa yang kita alami dalam pandemi ini seperti menjadi wake up call untuk kita. Ada yang sesuatu yang perlu dipersiapkan oleh bangsa ini ke depan. Karena itu, tema pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 salah satunya melakukan reformasi sosial dalam bidang kesehatan,” kata Suharso dalam sambutannya dalam acara Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) 2020 beberapa waktu lalu. Suharso mengatakan, Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada Bappenas untuk melakukan redesign sistem kesehatan nasional, sistem perlindungan nasional, dan sistem ketahanan bencana. Tema yang ditetapkan pada RKP 2021 yakni “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial” yang adaptif dan responsif sebagai upaya pemulihan pembangunan nasional pascapandemi Covid-19.

Karena itu, pembangunan 2021 akan difokuskan pada pemulihan ekonomi untuk sektor industri, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional; reformasi sistem perlindungan sosial; dan reformasi sistem ketahanan bencana. RKP 2021, kata Suharso, mencakup 7 prioritas nasional (PN).Dari 7 prioritas itu, akan dilakukan penekanan memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; serta membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.“Target pembangunan 2020 dan 2021 tentu akan terkoreksi. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama yang diumumkan BPS, mencapai 2,97% dan mudah-mudahan kita benar-benar bisa rerata 2,3% pada 2020 ini,” kata Suharso. Sasaran pembangunan nasional pada 2021, kata Suharso, adalah pulihnya perekonomian nasional pasca-pandemi Covid-19 yang ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi pada kisaran 4,5%–5,5%. Juga beberapa target lain seperti tingkat kemiskinan di angka 9,2%-9,7%, tingkat pengangguran terbuka pada 7,5%-8,2%, rasio gini pada 0,377–0,379, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 72,78 – 72,90.

Sebagai implementasi dari prinsip Money Follow Program, alokasi pagu indikatif pada kementerian/lembaga (K/L) diutamakan untuk pemulihan ekonomi sesuai tema RKP 2021. Berkaitan dengan pemulihan ekonomi ke depan, langkah konkret dalam penyusunan RKP 2021 dimulai dari Major Projects yang terkait langsung dengan pemulihan ekonomi: 10 destinasi pariwisata prioritas dengan pendanaan Rp 3,2 triliun; 9 kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter dengan pendanaan Rp 0,6 triliun. Di dalam pembangunan kawasan industri dan smelter ini belanja pemerintah merupakan fasilitator untuk swasta berperan; industri 4.0 di 5 sub-sektor prioritas dengan pendanaan Rp 1,3 triliun; pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0 dengan pendanaan Rp 4,3 triliun; dan jaringan pelabuhan utama terpadu yang pendanaannya oleh BUMN/swasta.

Selain itu, pemulihan ekonomi juga akan didukung penguatan ketahanan pangan dan infrastruktur dengan total pendanaan Rp 37 triliun melalui Major Projects penguatan jaminan usaha serta 350 korporasi petani dan nelayan, juga melalui dukungan beberapa Major Projects infrastruktur. Selain dari langkah untuk memulihkan kembali ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas saat ini juga sedang mematangkan kesiapan dan rincian proyek serta pendanaan untuk penguatan sistem kesehatan nasional dan penanganan bencana khususnya nonalam untuk memperkuat ketahanan nasional terhadap tantangan ke depan.

Pada kegiatan Rakorbangpus kali ini, Kementerian PPN/Bappenas membahas dokumen rancangan awal RKP 2021 dan bersama-sama dengan Kementerian Keuangan, turut menyampaikan surat bersama pagu indikatif K/L Tahun Anggaran 2021 kepada masing-masing K/L di akhir acara. “Tahun 2021, tahun pemulihan kita dan kita berharap kita bisa memahami keadaan. Kita harus disiplin dengan RKP, mudah-mudahan pada 2022, kita bisa lebih baik lagi dan mengejar apa yang tertinggal pada tahun 2020-2021,” kata Suharso.

Sumber : http://www.theiconomics.com/art-of-execution/7-prioritas-pemerintah-di-rkp-2021-pasca-wabah-virus-corona/