Virtual Meeting Musrenbang RKPD 2021 Provinsi Bengkulu
Pantai Way Hawang
Wisata Pantai, Taman Wisata Alam Way Hawang yang erat dengan kisah lama si Pahit Lidah....
Rapat Koordinasi Pemantapan Jadwal Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 2020
Rapat Koordinasi dalam rangka persiapan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Kaur tahun anggaran2021
Pantai Laguna Ujung Lancang
Wisata Bahari yang sedang populer saat ini.
Pantai Wisata Air Langkap
Siaga Corona Covid-19
https://www.covid19.go.id/

Bimtek Penyusunan Dokumen AKIP dan Perjanjian Kinerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Kaur

Bintuhan, Pemerintah Kabupaten Kaur melalui Biro Organisasi dan Tata laksana melaksanakan  Bimbingan Teknis (Bimtek) Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Perjanjian Kinerja  Pemerintahan Kabupaten Kaur Tahun 2020, di Aula Bappeda Litbang Kabupaten Kaur, Kamis (06/2). Bimtek ini dilaksanakan guna meningkatkan kualitas dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Kaur, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat lebih baik lagi.

Acara ini dihadiri Tim dari Biro Organisasi Setda Provinsi Bengkulu, Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Kaur dan  diikuti seluruh Kepala OPD /perwakilan dilingkup Pemda Kabupaten Kaur serta Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan SAKIP pemerintah kabupaten/kota se-kabupaten Kaur. Dalam paparannya para narasumber menyampaikan bahwa penyebab umum tidak efektifnya pelaksanaan SAKIP di daerah adalah sebagai berikut:
1. Perencanaan kinerja tidak jelas, hasil yang akan dicapai tidak tepat sasaran dan tidak berkesinambungan;
2. Ukuran kinerja tidak jelas/tidak sesuai level;
3. Tidak ada keterkaitan antara Program/Kegiatan dengan sasaran;
4. Rincian Kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan.

Adapun akibat dari Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan SAKIP dengan baik maka akan dapat menyebabkan hal-hal sebagai berikut;
1. Tidak efektifnya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah;
2. Tidak efisien penggunaan sumber daya;
3. Ketidaksinambungan hasil pembangunan;
4. Dengan segala keterbatasannya akan sulit maju dan berkembang;
5. Keterpurukan daerah.

Dokumen SAKIP yang dibahas didalam bimtek ini adalah, Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemkab /  OPD, Cascading Pemkab / Cascading OPD, RPJMD / Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi, Laporan Triwulanan, dan LAKIP. Sedangkan hal-hal yang diukur didalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah daerah adalah:  rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu, dan evaluasi kinerja.

 

GALERI KEGIATAN


Print   Email

Add comment

Berilah komen yang positif, untuk Kaur yang Lebih Baik..


Security code
Refresh