Sejarah Baru Kaur
MoU Kerjasama Pembangunan Kabupaten Kaur dengan Kabupaten Muara Enim, pembangunan jalan baru menembus perbatasan
Virtual Meeting Musrenbang RKPD 2021 Provinsi Bengkulu
Pantai Way Hawang
Wisata Pantai, Taman Wisata Alam Way Hawang yang erat dengan kisah lama si Pahit Lidah....
Rapat Koordinasi Pemantapan Jadwal Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 2020
Rapat Koordinasi dalam rangka persiapan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Kaur tahun anggaran2021
Pantai Laguna Ujung Lancang
Wisata Bahari yang sedang populer saat ini.
Pantai Wisata Air Langkap
Siaga Corona Covid-19
https://www.covid19.go.id/

Berita

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Muara Sahung 2020

Muara Sahung, bertempat di Aula Kecamatan telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kecamatan (Musrenbangcam) untuk Kecamatan Muara Sahung yang dikoordinir oleh pihak kecamatan. Kegiatan ini  dihadiri oleh seluruh Kepala Desa (Kades)  se-kecamatan Muara Sahung beserta Tokoh Masyarakat. Dari Pemerintah Daerah dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Kaur daerah pemilihan (dapil) 1 yaitu Ketua Komisi 1 Basarudin, dari OPD dihadiri oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Hiftario, ST.MSi., Kepala Dinas Sosial Sidarmin Tetap, M.Pd. beserta Kabid, Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kaur Harika, SE. ,perwakilan dari Dinas Kominfo, Dinas Ketahanan Pangan, Penyuluh Perikanan, serta  dari Bappeda Litbang.

Musrenbang Kecamatan ini sebagai tindak lanjut dari musrenbang tingkat desa, yang telah dilaksanakan oleh masing-masing desa yang ada di Kecamatan Muara Sahung. Usulan-usulan prioritas dari masing-masing desa ini dirangkum di kecamatan, untuk kemudian salah satu / beberapa usulan disepakati sebagai Usulan Kecamatan. Dari hasil musyawarah yang telah dilakukan, disepakati beberapa hal yang menjadi prioritas kecamatan Muara Sahung. Hal ini dituangkan didalam suatu Berita Acara yang disepakati dan ditandatangani oleh seluruh perwakilan peserta Musrenbangcam, usulan ini akan dibawa ke tingkat kabupaten agar menjadi prioritas pembangunan kabupaten dan terdanai di tahun anggaran 2021.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda dan Litbang), Ir. Sulaiman melalui Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Yulizar, ST. menegaskan bahwasannya kegiatan Musrenbangcam ini selain untuk menyepakati dan  menampung hasil usulan prioritas kecamatan  juga dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas perencanaan pembangunan daerah di tingkat kecamatan, khususnya di Kecamatan Muara Sahung.

Bimtek Penyusunan Dokumen AKIP dan Perjanjian Kinerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Kaur

Bintuhan, Pemerintah Kabupaten Kaur melalui Biro Organisasi dan Tata laksana melaksanakan  Bimbingan Teknis (Bimtek) Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Perjanjian Kinerja  Pemerintahan Kabupaten Kaur Tahun 2020, di Aula Bappeda Litbang Kabupaten Kaur, Kamis (06/2). Bimtek ini dilaksanakan guna meningkatkan kualitas dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Kaur, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat lebih baik lagi.

Acara ini dihadiri Tim dari Biro Organisasi Setda Provinsi Bengkulu, Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Kaur dan  diikuti seluruh Kepala OPD /perwakilan dilingkup Pemda Kabupaten Kaur serta Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan SAKIP pemerintah kabupaten/kota se-kabupaten Kaur. Dalam paparannya para narasumber menyampaikan bahwa penyebab umum tidak efektifnya pelaksanaan SAKIP di daerah adalah sebagai berikut:
1. Perencanaan kinerja tidak jelas, hasil yang akan dicapai tidak tepat sasaran dan tidak berkesinambungan;
2. Ukuran kinerja tidak jelas/tidak sesuai level;
3. Tidak ada keterkaitan antara Program/Kegiatan dengan sasaran;
4. Rincian Kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan.

Adapun akibat dari Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan SAKIP dengan baik maka akan dapat menyebabkan hal-hal sebagai berikut;
1. Tidak efektifnya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah;
2. Tidak efisien penggunaan sumber daya;
3. Ketidaksinambungan hasil pembangunan;
4. Dengan segala keterbatasannya akan sulit maju dan berkembang;
5. Keterpurukan daerah.

Dokumen SAKIP yang dibahas didalam bimtek ini adalah, Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemkab /  OPD, Cascading Pemkab / Cascading OPD, RPJMD / Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi, Laporan Triwulanan, dan LAKIP. Sedangkan hal-hal yang diukur didalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah daerah adalah:  rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu, dan evaluasi kinerja.

 

GALERI KEGIATAN