Pantai Laguna Ujung Lancang
Wisata Bahari yang sedang populer saat ini.
Pantai Way Hawang
Wisata Pantai, Taman Wisata Alam Way Hawang yang erat dengan kisah lama si Pahit Lidah....
Rapat Monev Tw II 2018
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Kaur, Bappeda Litbang Kaur menyelenggarakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Kaur Triwulan II Tahun Anggaran 2018.....
Focus Group Discussion (FGD) Pengentasan Desa Tertinggal Kabupaten Kaur
Seminar Laporan Akhir Ripparkab Kaur
Demo pra Launching Aplikasi E-Government
Konsultasi Publik Review RPJMD Kaur
Ekspose Renja Tahun Anggaran 2019
Forum Perencanaan Percepatan Pembangunan Bengkulu (FP3B) Kabupaten Kaur 2018
Malam Ramah-tamah Pembukaan FP3B Kaur

Berita

Ekspose Rencana Kerja Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Kaur

Bintuhan, bertempat di Ruang Kerja Bupati Kaur (17/10), kegiatan Ekspose Rencana Kerja TA 2019 OPD se-Kabupaten Kaur dipimpin langsung oleh Bupati Kaur Gusril Pausi, S.Sos , dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2019. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan untuk mengekspose/memaparkan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) masing-masing OPD kepada Bupati Kaur dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Adapun Kegiatan Ekspose ini sendiri, direncanakan akan diselenggarakan hingga tanggal 26 Oktober 2017. 

Kegiatan Ekspose ini dilakukan agar supaya kegiatan pembangunan di Kabupaten Kaur dapat berjalan dengan baik, terukur dan terarah sesuai dengan program prioritas yang telah ditentukan sebelumnya dengan berdasarkan visi dan misi Kabupaten Kaur 2016-2021 yang tertuang didalam RPJMD. Dalam arahannya Bupati mengemukakan bahwa dengan adanya ekspose Renja ini akan mengubah pola perencanaan dan penganggaran pembangunan yang selama ini dilakukan dengan cara Money Follow Function menjadi Money Follow Program sehingga pengalokasian  anggaran prioritas untuk suatu program kerja akan lebih terukur dan jelas didalam melaksanakan pembangunan. 

Perubahan sistem agar menjadi lebih efektif dan efisien, apalagi dalam konteks Daerah Kabupaten Kaur, tentu butuh waktu yang tak singkat untuk mengubah mesin birokrasi yang telah terbiasa bergerak ke arah tertentu dengan kecepatan tertentu. Contohnya, dalam hal perencanaan dan penganggaran program-program pembangunan daerah. Dalam melaksanakan perencanaan pembangunan setiap OPD tentunya mempunyai  program prioritas masing-masing yang berbeda antar satu OPD dengan yang lainnya, hal ini tentunya apabila dilakukan dengan tidak adanya acuan dan arahan dari Bupati sebagai Kepala Daerah akan berjalan dengan sendiri-sendiri dan tidak terkait satu sama lain atau terintegrasi.

Dengan adanya arahan Bupati sebagai acuan untuk merumuskan program-program prioritas setiap OPD se-Kabupaten Kaur, dengan difasilitasi oleh Bappeda Litbang yang menurunkan atau menerjemahkannya menjadi program-program kegiatan yang lebih rinci. Sehingga pendekatan ini juga memaksa setiap OPD yang biasa bekerja sendiri-sendiri untuk berkoordinasi dari sejak awal perencanaan. Sebagai contoh, Dinas Pertanian harus berkoordinasi untuk memastikan sawah-sawah yang hendak dicetak akan dialiri air yang berasal dari sistem irigasi dan bendungan yang akan dibangun dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Fakta yang terjadi di masa lalu, bisa terjadi sawah yang dicetak berbeda lokasi dengan bendungan. Hal-hal semacam ini tentu tak boleh terulang kembali.

 

Mendagri ingatkan pentingnya e-Planning dalam Perencanaan Pembangunan

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menekankan pentingnya penerapan E-Planning dalam Penyusunan Dokumen RPJMD dan RKPD bagi 171 Daerah Hasil Pilkada Serentak Tahun 2018. Hal ini diungkapkan pada acara penutupan Rakornas Penerapan E-Planning yang dihadiri para kepala daerah dan kepala Bappeda di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (8/10/2018).

Tjahjo mengatakan, semangat pemerintahan daerah tentunya harus sesuai dengan amanat UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. “Di situ dinyatakan, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional," katanya.

Lebih lanjut Tjahjo menjelaskan, setiap usai pelaksanaan Pilkada serentak, kepala daerah selalu diajak dialog dalam penyusunan program strategis. Secara teknis melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah karena setiap kepala daerah punya janji kampanye. “Maka setiap janji kampanye dirumuskan dengan tidak bertentangan dengan kondisi daerahnya dan jangan lupa memperhatikan area rawan korupsi dan lebih fokusnya ada E-Planning,” terangnya.

.................... 

Sumber klik disini : Sindonews.com