Pantai Laguna Ujung Lancang
Wisata Bahari yang sedang populer saat ini.
Pantai Way Hawang
Wisata Pantai, Taman Wisata Alam Way Hawang yang erat dengan kisah lama si Pahit Lidah....
Rapat Monev Tw II 2018
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Kaur, Bappeda Litbang Kaur menyelenggarakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Kaur Triwulan II Tahun Anggaran 2018.....
Focus Group Discussion (FGD) Pengentasan Desa Tertinggal Kabupaten Kaur
Seminar Laporan Akhir Ripparkab Kaur
Demo pra Launching Aplikasi E-Government
Konsultasi Publik Review RPJMD Kaur
Ekspose Renja Tahun Anggaran 2019
Forum Perencanaan Percepatan Pembangunan Bengkulu (FP3B) Kabupaten Kaur 2018
Malam Ramah-tamah Pembukaan FP3B Kaur

Berita

Pertemuan Rembuk Stunting Tingkat Kabupaten Kaur Tahun 2019

Pertemuan Rembuk Stunting

Aula Bappeda dan Litbang Kabupaten Kaur, Kamis, 04 Juli 2019

Pada Tahun 2019, Bappeda dan Litbang Kabupaten Kuar melaksanakan Pertemuan Rembuk Stunting dalam rangka menyelaraskan Program dan Kegiatan penanggulangan kasus stunting sesuai dengan Peraturan Presiden No 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.

Aksi Penurunan Stunting di kabupaten Kaur dilandasi oleh Pernyataan Komitmen Pelaksanaan Percepatan Pencegahan Stunting antara Bupati kaur dengan Dupeti Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan/ Sekretariat Eksekutif TNP2K Kementerian Sekretariat Negara Repbulik Indonesia yang ditanda tangani pada tanggal 22 November 2018.

Pertemuan Rembuk Stunting merupakan aksi ke-3 dari delapan aksi Pemerintah dalam rangka penurunan stunting. Adapun ke-8 aksi tersebut yaitu: 

  1. Analisis Situasi Program Penurunan Stunting
  2. Penyusunan Rencana Kegiatan
  3. Rembuk Stunting
  4. Peraturan Bupati/ walikota tentang Peran Desa
  5. Pembinaan Kader Pembangunan Manusia 
  6. Sistem Manajemen Data Stunting
  7. Pengukuran dan Publikasi Data Stunting
  8. Reviu Kinerja Tahunan

Pelaksanaan aksi- aksi tersebut harus terintegarasi dengan lintas sektoral dan teknis Kegiatan sudah diatur dalam pedoman pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi di kabupaten/ Kota yang dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional Badan  Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Republik Indonesia tahun 2018.

Pertemuan Rembuk Stunting di isi oleh narasumber pusat yaitu Bapak Destrates Iskandar yang bertugas sebagai Koordinator Regional Sumatra untuk INEY Program WB Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jendral Bina Penbangunan Daerah, Bapak Drs. Hengki Suprianto, MT dari Beppeda Provinsi bengkulu dan 3 orang Narasumber dari Bappeda Kabupaten Kaur yaitu Bapak Ir Suliman, Bapak Jhon Edi Lestari, S.IP dan Bapak Mukran Saridi, S.Sos.

Kegiatan tersebut menghasilkan berita acara kesepakatan dan pernyataan Kometmen antara Tim Pengarah dan Tim Teknis Penurunan Stunting Kabupaten kaur.

Sosialisasi Kebijakan DAK Tahun 2020 dan Pelatihan pemanfaatan Aplikasi KRISNA dalam Penyusunan DAK Fisik Tahun 2020k

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan Dana dari Pemerintah Pusat yang di transfer kedaerah dalam bentuk pendapatan di APBD, selain Dana Alokasi Umum dan Dana perimbangan lainnya. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah Dana Yang bersumber dari APBN yang dialokasi kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional. Filosofi Dana Transfer Khusus merupakan Dana Pusat yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan Prioritas  Nasional. 

Melalui Operator KRISNA Meliyan Pahlepi, S.Sos pada Hari Rabu, Tanggal 8 Mei 2019 Bappeda dan Litbang Kabupaten Kaur menyampaikan tata cara penggunaan Aplikasi untuk login ke website KRISNA untuk Tahun 2019. Disampaikan juga mengenai format pelaporan dana yang bersumber dari DAK. Adapun OPD penerima dana DAK untuk Kabupaten Kaur Tahun 2019 : 

  1.  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  2. Dinas Koprasi, UKM , Perindustrian dan Perdagangan
  3. Dinas Perikanan
  4. Dinas Kesehatan
  5. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
  6. Dinas Pendidikan
  7. Dinas Pertanian
  8. Dinas Pengendalian Produk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan PA
  9. Dinas Perhubungan
  10. Dinas Sosial